Jakarta - Musyawarah  Nasional (Munas) VIII Majelis Ulama  Indonesia (MUI) merekomendasikan  agar pemerintah meninjau  ulang pelaksanaan pilkada secara  langsung. Hal ini diungkap Ketua Bidang Dakwah  MUI Amrullah Ahmad saat membacakan  poin G Rekomendasi Munas  VIII MUI di Jakarta kemarin.

“MUI mengusulkan  agar DPR dan pemerintah secara  serius meninjau ulang sistem pilkada,”  tegas Amrullah.

Menurutnya, fenomena  pemilihan pemimpin secara langsung  di tingkat daerah ternyata  menimbulkan praktik kapitalisme  dan liberalisme dalam perpolitikan.  Praktik tersebut, ujarnya, justru  membawa sejumlah dampak buruk.  Pertama, terjadinya dominasi  pemilik modal kuat dalam pilkada  tanpa mempertimbangkan kapabilitas,  kapasitas, dan integritas  calon. Kedua, terjadinya konflik  horizontal antarpendukung calon  akibat cara-cara liberal dan pragmatis  yang dilakukan calon.

”Ketiga,  terjadi pemborosan keuangan  negara dan masyarakat yang seharusnya  dapat digunakan untuk  pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan,”tegasnya.

(sumber: seputar-indonesia.com, maesaroh/ mohammad sahlan)