Jakarta - Polemik pemilihan gubernur oleh  DPRD menemui titik terang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa  gubernur tetap dipilih secara langsung.

Menurut Presiden, pemilihan kepala  daerah (pilkada) bukanlah pilihan  yang murah dan mudah. Sebab,  dalam pelaksanaannya terkadang  membutuhkan biaya serta  ongkos politik yang mahal. Pilkada,  ujarnya, juga kerap diwarnai  berbagai praktik politik uang hingga  kerusuhan. Namun, menurut  SBY, pilkada tetap lebih baik, sebab  lebih bisa mendekatkan pemilih dengan calon pemimpinnya.

“Pilihan yang terbaik adalah  dipilih secara langsung karena konstituen itu akan lebih dekat mengenal calon dan kemudian siapa  pun yang terpilih berarti mendapatkan  mandat terbesar dari rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya.  Itu pilihan kita,” tegas SBY  saat memimpin rapat dengan Dewan  Pertimbangan Presiden (Watimpres)  di Kantor Presiden, Jakarta,  kemarin.

SBY mengatakan, banyaknya  soal yang mewarnai pilkada tidak  serta-merta membuat pilkada diubah  dari langsung menjadi tidak  langsung.Yang lebih penting, ujarnya,  adalah mencari pemecahan masalah  agar pelaksanaan pilkada berjalan  efektif sehingga tidak menimbulkan  komplikasi dan masalahmasalah  baru yang tidak semestinya  terjadi. “Dalam praktiknya, memang  kita sadari banyak ekses,  kadang tidak mudah membedakan  antara popularitas dan kapasitas  dan seterusnya,”tandas Presiden.  Pelaksanaan pilkada secara  langsung mulai bergulir sejak dikeluarkannya  Undang-Undang  (UU) No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah (Pemda).

Sayangnya,  sejak pertama kali digelar  pada Juni 2005,pilkada langsung ini  terus diwarnai berbagai masalah,  terutama terjadinya politik uang  dan kerusuhan.Terakhir,pilkada di  tiga kabupaten di Sulawesi Selatan,  yaitu Soppeng,Toraja, dan Gowa,  harus berakhir rusuh karena ketidakpuasan  masyarakat terhadap  hasil ataupun tahapan pilkada.  Selain menimbulkan banyak  konflik, pilkada langsung juga disorot  karena mahalnya biaya yang  harus dikeluarkan. Diperkirakan,  dana yang dibutuhkan untuk membiayai  pilkada langsung ini mencapai  Rp15 triliun untuk pilkada di  500 kabupaten/kota pada 2010–  2014.Untuk setiap kali perhelatan  pilkada di kabupaten/kota, diperlukan  dana sekitar Rp7 miliar–10  miliar.

Adapun biaya pilkada di  tingkat provinsi jauh lebih mahal,  sekitar Rp50 miliar.  Selain dari negara, dana besar  juga harus dikeluarkan calon yang  mengajukan diri menjadi pemimpin  daerah. Sebab, mereka harus  menggelar kampanye atau menarik  simpati massa sehingga terkadang  para calon ini harus mengeluarkan  uang untuk menarik massa.  Praktik politik uang inilah yang  sepertinya sangat sulit dihilangkan  dalam perhelatan pilkada  langsung.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Gamawan Fauzi bahkan tidak  membantah bahwa pelaksanaan  pilkada langsung sangat erat  kaitannya dengan praktik politik  uang. Dia pun mengaku sangat sulit  membuktikan praktik politik uang  tersebut, sebab calon pemimpin  daerah pandai mengakalinya.  “Kalau money politic (politik uang)  sudah pasti,yang susah sekarang ini  pembuktiannya. Kadang-kadang  diakalin. Kalau calon itu kalah, ini  menjadi masalah serius karena  calon kehilangan uang yang cukup  besar,”tegas Gamawan.

(sumber : seputar-indonesia.com, maesaroh/  mohammad sahlan)