Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk tim pengawas (timwas) demi menyikapi serangkaian ledakan tabung elpiji 3 kg yang marak terjadi belakangan ini di berbagai daerah.

Timwas akan bekerja untuk menghasilkan rekomendasi menyeluruh agar bisa diambil tindakan tepat demi mengatasi maraknya kasus ledakan tabung elpiji Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan,pembentukan timwas elpiji merupakan kesepakatan rapat pimpinan DPR.

 “Dalam rapat pimpinan yang merupakan lanjutan dari keputusan paripurna terakhir, kami telah sepakat untuk membentuk tim pengawas elpiji.Tim ini nantinya akan dipimpin secara bergiliran di antara pimpinan DPR,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Dia berjanji timwas akan bekerja sangat serius mengingat sudah banyak masyarakat yang menjadi korban akibat ledakan tabung elpiji 3 kg. Hasil timwas akan jadi rekomendasi resmi DPR. “Kami memandang perlu ada langkah yang superserius antara pemerintah dan DPR dalam menangani persoalan ini. Jangan sampai karena kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji justru membuat masyarakat menjadi korban,”katanya.

Adapun Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) M Said Didu mengatakan, maraknya ledakan tabung gas elpiji ukuran 3 kg hendaknya tidak dibebankan sepenuhnya kepada Pertamina. Kasus ini harus menjadi perhatian semua pihak yang terkait dengan program konversi minyak tanah ke elpiji.

Menurut dia,tidak tepat jika semua kesalahan dilimpahkan kepada Pertamina lantaran tugas dan tanggung jawab semua pihak terkait sangat jelas dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji tersebut. Dalam program konversi minyak tanah ke elpiji, Pertamina hanya sebagai pelaksana program pemerintah dengan tanggung jawab yang sangat jelas. “Jika kejadian ledakan tersebut disebabkan oleh tugas atau tanggung jawab Pertamina, maka Pertamina tentu bertangung jawab,”ujarnya. Namun, dia melanjutkan, jika penyebabnya faktor lain, yang sepantasnya memikultanggungjawab adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap faktor tersebut.

Di tempat terpisah,Dewan Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Sukmaningsih melihat ledakan tabung elpiji 3 kg karena kegagalan pemerintah dalam dua hal,yakni standarisasi produk dan masalah komunikasi. Menurutnya, ledakan tabung elpiji bisa dikategorikan sebagai krisis nasional.“Hampir tiap hari ada kejadian,”paparnya.

Distribusi Tertutup

Di bagian lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menerapkan sistem distribusi elpiji 3 kg secara bertahap di seluruh wilayah. Dengan distribusi tertutup ini, diharapkan penyaluran dan pengawasan elpiji 3 kg lebih efektif. ”Sekarang ini kita sedang menyiapkan nanti seperti apa? Tahun 2009 uji coba di Kota Malang.Tahun ini di Malang Raya, Solo, dan Palembang. Saya belum siapkan road map-nya. Kita sedang bicarakan,” ujar Dirjen Migas Evita H Legowo di Jakarta kemarin. Selain dianggap efektif, distribusi tertutup juga dinilai akan mempermudah sosialisasi.

Evita mengatakan, penelusuran distribusi elpiji 3 kg akan semakin mudah dengan sistem ini. Meski cukup efektif,ujar Evita, sistem distribusi tertutup ini tidak mudah dilakukan.Sebab,pemerintah harus mengetahui rantai penjualan dari tingkat agen hingga konsumen. ”Enggak gampang mengaturnya karena sudah keburu tadinya orang bisa beli di mana saja. Ini kemarin kita atur,”paparnya. Evita menjelaskan, jumlah agen dan subagen dibatasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam distribusi tertutup tersebut, konsumen memiliki kartu yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berhak membeli elpiji 3 kg. ”Saya pernah datang sendiri ke Malang.Jadi yang mempunyai hak itu punya semacam kartu yang memperlihatkan itu.

Nanti ada di daftar dan tinggal dicontreng. Sederhana,” ujar Evita. Pada kesempatan ini dia menuturkan, Ditjen Migas terus melakukan pengecekan ke lapangan menyusul banyaknya kecelakaan elpiji 3 kg. Saat ini, imbuh Evita, yang perlu dilakukan adalah peningkatan sosialisasi.

(sumber: seputar-indonesia.com, helmi firdaus/rahmat sahid/ maya sofia/sandra karina/ fakhri zakaria)